SUKABUMI, GARDATIPIKOTNEWS.COM
- Salah satu inisiator dan koordinator Aksi Damai 912, Arief Saepudin menyesalkan dengan rencana aksi dari massa yang mengatasnamakan diri Komunitas Masyarakat Palabuhanratu Ngahiji. Di mana tegas Arief Saepudin, rencana aksi Komunitas Masyarakat Palabuhanratu Ngahiji terkesan jadi aksi tandingan dari Aksi Damai 912 yang akan digelar Rabu 8 Desember 2021. Arief Saepudin merasa heran dengan gerakan yang pro terhadap Bupati Sukabumi Marwan Hamami atau Pemerintah Kabupaten Sukabumi karena akan melakukan aksi berbarengan dengan jadwal aksi damai pihaknya. "Bukan tugas dan fungsi kami melarang pihak manapun untuk melakukan penyampaian aspirasi di muka umum, tapi rencana aksi dari kelompok yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Palabuhanratu Ngahiji, kesannya jadi aksi tandingan, waktu dan tempatnya bersamaan dengan agenda Aksi Damai 912 yang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dan berkoordinasi dengan pihak berwenang tidak dadakan seperti rencana aksi mereka,"ungkap Arief Saepudin, dilansir dari beritausukabumi.com, Senin 6 Desember 2021.
Apalagi isi narasi surat pemberitahuan aksi dari dari kelompok yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Palabuhanratu Ngahiji tersebut jelas Arief Saepudin, narasinya tendensius seolah menilai Aksi Damai 912 yang sudah lama direncanakan, akan menimbulkan kekacauan atau kerusuhan.
"Kami sudah baca dan telaah isi narasi surat dari kelompok tersebut. Kami menyimpulkan memang kesannya jadi aksi tandingan, apalaginya narasinya tendensius. Padahal, Aksi Damai 912 yang akan kami gelar merupakan murni aksi damai menyuarakan aspirasi di depan publik yang dilindungi undang-undang akan persoalan-persoalan mengenai kebijakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, tidak mungkin kami berniat bikin keributan apalagi kerusuhan seperti isi narasi di surat kelompok tersebut,"terang Arief Saepudin.
Agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, untuk itu Arief Saepudin mendesak Polres Sukabumi untuk tidak memberikan izin kepada kelompok massa yang menamakan diri Komunitas Masyarakat Palabuhanratu Ngahiji.
"Kami meminta kepada Polres Sukabumi untuk tidak memberikan izin kepada mereka yang akan melakukan aksi berbarengan dengan aksi massa damai kami, karena kami sangat menjaga kondusifitas Kabupaten Sukabumi. Saya yakin bapak Kapolres Sukabumi sangat memahami hal ini dan akan mengambil keputusan yang terbaik,"harapnya.
Sebelumnya, guna mematangkan persiapan aksi Damai 912 yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi se-Dunia, belasan Ormas dan LSM se-kabupaten Sukabumi, sudah melakukan pertemuan lanjutan untuk menyamakan persepsi di Pantai Istana Presiden, Desa Citepus, Palabuanratu, Sabtu (04/12/21).
"Hasil kesepakatan bersama, rencana agenda aksi yang sedianya dilakukan pada 9 Desember 2021, kini dimajukan jadi 8 Desember 2021. Mengingat ada kabar elemen atau organisasi lain turut melakukan aksi massa di waktu 9 Desember,"kata Bulderi.
Menurut Bulderi, estimasi massa 800-1.000 orang, dengan aksi difokuskan didepan Sekretariat Daerah Pemkab Sukabumi, lalu dilanjutkan ke Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.
Red : Asep R.GTN
