Bukan sekadar menyampaikan aspirasi, mereka datang membawa tagihan politik yang dinilai belum pernah benar-benar terbayar. Apa yang sebelumnya hanya berupa kritik dan keluhan kini berubah menjadi tekanan terbuka terhadap legitimasi kepemimpinan wali kota.
Di bawah pengawalan aparat kepolisian, massa mengusung lima tuntutan utama yang selama ini menjadi pokok keberatan Forum Komunikasi Pengurus RT dan RW se-Kota Sukabumi. Mulai dari keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), penghentian skema kontraktual dana kelurahan, pencairan insentif RT-RW tepat waktu, realisasi dana abadi sebagaimana dijanjikan saat kampanye, hingga permintaan maaf atas pernyataan wali kota yang dinilai merendahkan eksistensi RT-RW dari sisi legalitas.
Namun, yang mengemuka dalam aksi tersebut bukan hanya substansi tuntutan, melainkan semakin lebarnya jarak antara janji politik dan realisasi pemerintahan.
Koordinator aksi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa sedikitnya 1.200 pengurus RT dan RW terlibat langsung dalam gerakan tersebut. Menurut dia, berbagai upaya dialog yang telah dilakukan sejauh ini tidak menghasilkan jawaban yang menjawab inti persoalan.
"Jawaban wali kota tidak nyambung dengan kesepakatan yang sudah disampaikan. Tidak selaras dengan tuntutan kami," ujarnya.
Lebih lanjut, Arif juga menegaskan Bagi massa aksi, persoalan ini tidak lagi semata-mata soal program atau anggaran. Yang dipersoalkan adalah konsistensi antara janji yang pernah disampaikan kepada publik dengan kebijakan yang dijalankan setelah kekuasaan diperoleh.
Kami tidak mau lagi terjebak dalam kebohongan," kata Arif.
Masihkata, Arif Pernyataan itu mencerminkan akumulasi kekecewaan yang selama berbulan-bulan terus mengendap.
" Ketika ruang dialog dianggap tidak menghasilkan kepastian, tekanan politik pun bergerak ke level yang lebih tinggi." Ucapnya
Dalam orasinya, Arif secara terbuka meminta DPRD Kota Sukabumi menggunakan instrumen konstitusional yang dimiliki, mulai dari hak interpelasi, hak angket, hingga membuka kemungkinan proses pemakzulan.
Dukungan dari sejumlah fraksi sudah ada. Pilihannya jelas: mundur atau dimakzulkan," tegasnya.
Arif menambahkan Pernyataan tersebut menandai perubahan penting dalam dinamika politik Kota Sukabumi. Jika sebelumnya kritik lebih banyak diarahkan pada kebijakan, kini sasaran tekanan bergeser langsung kepada keberlanjutan kepemimpinan wali kota.
Sinyal serupa juga muncul dari parlemen. Ketua Fraksi Rakyat, Rozak Daud, menilai gelombang protes yang terus membesar tidak bisa lagi dipandang sebagai reaksi sesaat. Menurut dia, aksi tersebut merupakan konsekuensi politik dari janji kampanye yang hingga kini belum menemukan bentuk implementasi yang jelas.
"Janji kampanye bukan sekadar retorika. Itu adalah kontrak politik antara pemimpin dan rakyat yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan," ujarnya.
Rozak menegaskan, ketika janji yang disampaikan kepada publik tidak kunjung terealisasi dan penjelasan pemerintah berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka wajar apabila publik mempertanyakan kredibilitas serta komitmen kepala daerah.
Lebih jauh, ia menyebut rekomendasi Panitia Kerja (Panja) DPRD yang hingga kini belum ditindaklanjuti pemerintah daerah dapat menjadi pintu masuk penggunaan hak interpelasi maupun hak angket. Dengan kata lain, jalur politik untuk menguji akuntabilitas kepala daerah mulai menemukan landasan formalnya.
Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah polemik dana abadi. Menurut Rozak, terdapat perbedaan mendasar antara konsep dana abadi yang dijanjikan kepada masyarakat dengan program.
Jurnalis : @Dede Kabiro Kota
Publikasi : Red@ksi.gtn.com
