Tersedianya pagu anggaran untuk bantalan sosial, dijelaskan oleh Karnain karena banyaknya masyarakat miskin yang mengaku belum terintervensi oleh bantuan dari Kemensos ataupun APBD Provinsi Jawa Barat.
“Jadi kami mencoba menjaga kondusifitas masyarakat yang memang aktual perlu dibantu diharapkan bisa mendapatkan alokasi anggaran dari APBD untuk bantalan sosial masyarakat miskin,” jelas Karnain.
Guna memastikan tersalurnya bantuan sosial ini, Karnain memastikan bahwa DInsos harus memiliki data yang valid dan terverifikasi agar tidak tumpang tindih dengan bantuan yang lainnya. Sebab berdasarkan informasi yang ia terima, terdapat 160 ribu warga miskin yang sudah masuk kedalam input data.
“Nah yang jadi persoalan ini adalah berapa yang akan terverifikasi, ini yang kita kawal agar alokasi anggaran bisa maksimal,” pungkasnya.
( @Ts.Red.gtn.com
)
