Padang || Gardatipikornews.com -- Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menyatakan, komitmennya untuk memenuhi Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Komitmen tersebut, disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan JBT dan JBKP yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Padang, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan itu juga dihadiri oleh perwakilan Hiswana Migas, Pertamina, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Bupati Padang Pariaman didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Padang Pariaman.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, sekaligus menyampaikan Instruksi Gubernur kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Barat.
Bupati JKA menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, siap mendukung penuh langkah-langkah pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pengkodean di lapangan.
“Kami mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Padang Pariaman, siap melaksanakan pengawasan secara optimal melalui koordinasi dengan Forkopimda, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya,” tegas JKA.
Menurutnya, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat, sekaligus mencegah praktik penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
JKA juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, akan segera berkonsultasi dengan para gubernur tersebut, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mendukung pembentukan satuan tugas pengawasan, serta meningkatkan pengawasan pada seluruh titik distribusi BBM di wilayah Padang Pariaman.
“Kita ingin memastikan, kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pendistribusian BBM bersubsidi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mencegah berbagai bentuk ekosistem distribusi BBM di daerah.
Pewarta: Fakhri Gtn
