Sultra || Gardatipikornews.com -- Puluhan Massa Aksi yang tergabung dalam Konsersium Gerakan Mahasiswa Bersatu Daerah (KMBD) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Sulawesi Tenggara (SULTRA).
Ketua DPD Corak Konkep, Sandi Nayayon S.H, mengatakan bahwa bertandangnya mereka ke KPK RI untuk kemudian melaporkan aDanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 1(satu) oknum kepala desa yang berada di kecamatan wawonii tenggara kabupaten konawe kepulauan. Satu Oknum kepala desa tersebut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa
"Berdasarkan data yang kami peroleh oknum kepala desa dompo dompo jaya kami duga telah melakukan manipulasi LPJ Dana Desa, serta kuat duga kami bahwa oknum kepala desa tersebut kebal hukum sandi saat diwawancarai pada Senin (13/10/2025).
Lanjutnya, Kuat dugaan kami bahwa oknum kepala desa sudah cukup lama malakukan tindak pidana korupsi. Atas dasar ini kami melaporkan adanya tindak pidana korupsi dana desa tersebut agar oknum kepala desa segera dipanggil dan diperiksa oleh aparat yang berwenang.
Lebih lanjut, KPK RI untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) T.A 2022, 2023 dan 2024. Sehingga kami mendesak KPK RI- agar penanganan tersebut dapat dilakukan secara serius dan transparan.
“Besar harapan kami bahwa pihak KPK RI dapat menegakkan supremasi hukum di negara ini dengan setegak-tegaknya serta untuk menindak tegas oknum kepala desa dompo dompo jaya yang kami duga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa sampai dengan penyalahgunaann anggaran dana desa serta adanya dugaa tindak pidana korupsi Dana Desa, kasus tersebut akan terus kami kawal hingga sampai ditetap kannya Oknum Kades Tersebut sebagai tersangka dalam kasus Tipikor tersebut, olehnya itu kami yang tergabung dalam lembaga DPD Corak Komkep meminta KPK RI untuk segera melakukan evaluasi serta denganelakukan monitoring terkait adanya tindak pidana tersebut, hal tersebut akan kembali kami sodorkan ke kementrian inspektorat jendral (itjen) kemendes PDDT untuk di tinjau dan di proses lebih lanjut sampai adanya penetapan tersangka dalam kasus tersebut”, Tutupnya.
( @idr. Kaperwil GTN**
