Jakarta || Gardatipikornews.com -- Ketua Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (JAM- SULTRA) Suarsanto, menyoroti pernyataan kontroversial pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Santo selaku ketua umum jaringan aktivis mahasiswa Sulawesi tenggara Pernyataan tersebut dinilai sebagai hoax dan memicu keresahan di masyarakat, terutama warga Kolaka Timur dan Sulawesi Tenggara, mengingat pada waktu yang sama, Bupati Abdul Azis sedang menghadiri Rakernas DPP Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar.
"Sebagai organisasi dan Putra Sulawesi Tenggara yang konsisten mendorong penegakan hukum yang adil, JAM Sultra menolak segala bentuk drama politik dan penyebaran informasi yang tidak akurat dalam proses hukum" Kata Santo, dalam keterangannya Jumat (8/8/2025).
Santo selaku ketua umum jaringan aktivis mahasiswa Sulawesi tenggara menegaskan pernyataan sepihak dari pimpinan KPK ini dianggap terburu-buru dan mengindikasikan bahwa Bupati Abdul Azis sengaja dijadikan target utama dalam operasi tersebut.
“Kami mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan cara menyebarkan hoax atau memanipulasi fakta. Ada kesan kuat bahwa OTT di Koltim kemarin adalah ‘pesanan’ pihak tertentu untuk menjerat Bupati Abdul Azis,” tegasnya.
Santo menyampaikan kepada wakil media bahwa JAM Sultra mendukung instruksi Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, yang meminta Fraksi NasDem di DPR RI melalui Komisi III untuk memanggil pimpinan KPK guna memberikan penjelasan lengkap dan transparan terkait kronologi OTT di Kolaka Timur.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kegaduhan publik dan memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi kepentingan politik.
“Masyarakat butuh kejelasan, bukan drama. KPK harus bertanggung jawab atas pernyataan yang justru meresahkan publik,” pungkasnya.santo.
( @idr. Kaperwil GTN**
