Kendari || Gardatipikornews.com -- Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, mendesak Polda Sulawesi Tenggara dan Kapolri untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Bombana menyusul dugaan tindakan arogansi yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terhadap seorang mahasiswa aktivis di Kabupaten Bombana.
Menurut Indra Dapa Saranani, dugaan tindakan pencekikan terhadap mahasiswa aktivis merupakan peristiwa serius yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Aparat penegak hukum seharusnya mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menghadapi masyarakat, khususnya mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara demokratis.
“Jika benar terjadi tindakan pencekikan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terhadap mahasiswa aktivis, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi serta hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” tegas Indra.
PB HMI MPO menilai peristiwa tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian apabila tidak ditangani secara terbuka dan tegas. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sultra untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang diduga terlibat dan mengumumkan hasilnya kepada publik.
Selain itu, Indra Dapa Saranani meminta Kapolri untuk mengevaluasi kepemimpinan Kapolres Bombana. Menurutnya, dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh anggota di lapangan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan wilayah.
“Kami mendesak Kapolri dan Kapolda Sultra untuk mengevaluasi serta mencopot Kapolres Bombana apabila terbukti terjadi pembiaran atau kegagalan dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Kepolisian harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan justru menghadirkan rasa takut,” ujarnya.
PB HMI MPO juga menyerukan agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menjaga marwah institusi kepolisian serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa dan masyarakat sipil.
Di akhir pernyataannya, Indra menegaskan bahwa PB HMI MPO akan terus mengawal kasus tersebut hingga terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang diduga terlibat.
Sumber: Indra Dapa Saranani
Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO
