PUPR Buton Diduga Merugikan Keuangan Negara Miliaran Rupiah. AMARA Sultra : Panggil dan Periksa Kadis PUPR Buton

Sultra || Gardatipikornews.com  -

Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Radikal Sulawesi Tenggara (AMARA SULTRA) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) pada Jumat (31/01/2025). Hal itu buntut dugaan Kerugian Keuangan Negara atas 12 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR ) Kabupaten Buton. Berdasarkan Laporan Hasil Pemerikdn BPK Sultra ditemukan kejanggalan pada 12 Paket pekerjaan pada Dinas PUPR Buton. Tentunya hal tersebut berpotensi merugikan keuangan Negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kalkulasi 12 paket pekerjaan tersebut, ditemukan total kelebihan alokasi anggaran yang belum ditindaklanjut untuk dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 1.745.758.076,00. Malik Botom selaku Jenderal Lapangan melalui orasinya menyampaikan bahwa polemik yang terjadi pada Dinas PUPR Buton tersebut merupakan dugaan tindak pidana korupsi, penyalagunaan anggaran serta kegiatan pemyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan Negara sehingaa perluh mendapat atensi serius oleh penegak hukum. " LHP BPK saya rasa bukti yang otentik sehingga kuat dugaan bahwa ini merupakan tindakan melawan hukum, jadi harus diproses sesuatu peraturan yang berlaku. Harapan saya APH jangan diam dan lamban melihat polemik ini, karena hal tersebut berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara " Ujar Malik Salah satu paket pekerjaan yang menyebabkan kerugian besar adalah pekerjaan peningkatan jalan pada Desa Mabulogo, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Diduga pekerjaan tersebut mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga terkait ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan tersebut. Sehingga menyebabkan kerugikan sebesar Rp. 738.365.870,00. Lebih lanjut Malik menyampaikan bahwa adanya duguaan kuat bahwa dalam permasalahaan tersebut terdapat permainan cubit anggaran sehingga terjadi Kekurangan volume atas beberapa paket pekerjaan tersebut. " Tentunya patut dicurigai dalam permasalahaan ini terdapat indikasi permainan cubit cubit anggaran. Sehingga terdapat Kekurangan volume atas paket pekerjaan tersebut " Ujar Malik Sedangkan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah bertemu dengan massa aksi mengatakan akan siap menindaklajuti dugaan tindakan melawan hukum. " Saya apresiasi adik adik Mahasiswa atas informasi penting yang diberikan kepada kami. Agar permasalahaan ini dapat ditindaklanjut silahkan masukkan laporan seacara resmi. " Ujar Dodi Malik selaku penanggungjawab aksi unjuk rasa dini hari mengatakan akan menindaklajuti permintaan Kejati Sultra agar melaporkan secara resmi Kadis PUPR Buton. Lebih lanjut seacara kelembagan APK SULTRA akan mengawal polemik yang terjadi di Dinas PUPR Buton. " In Sya Allah minggun depan saya akan melakukan aksi unjuk rasa jilid 2 dan melaporkan secara resmi terkait polemik tersebut. tentunya ini komitmen kami secara kelembagan kami akan mengawal dugaan tindakan melawan hukum ini sampai diproses sesuai peraturan yang berlaku" Tutup Malik Sampai berita ini terbit belum ada tanggapan dari pihak Dinas PUPR Buton belum memberikan tanggapan. ( @idr. Kaperwil gtn )