Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
GTN Ragam - GTN Daerah - GTN Nasional - GTN Kepolisian & TNI - GTN Pemerintahan - GTN Headline - GTN Hukum & Kriminal - GTN Keagamaan - GTN Berita - Berita - GTN Olahraga - GTN Politik - GTN Kecelakaan - GTN Internasional - GTN Ekonomi - GTN Pariwisata - GTN Sosial - GTN Bencana Alam - GTN Pendidikan - GTN Entertainment - GTN Sepak Bola - GTN Video - GTN Otomotif - Jurnal Nasional - Artikel - GTN Kesehatan - GTN Nasional - GTN Headline - GTN Hukum - GTN Berita
Weather Widget for Website by cuacalab.id

Beberapa Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Publik Berpotensi Gagal Kontruksi" Kinerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang di Pertayakan

by Gardatipikornews
20 Agustus 2022 - 746 Views
Tangerang, Banten | Gardatipikornews.com – Pemerintah kabupaten (PEMKAB) Tangerang saat ini tengah gencar melakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat Hal tersebut tentunya bertujuan untuk dapat menjalan kan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat secara  merata. Namun tujuan yang mulia yang di lakukan oleh bupati AHMED ZAKI ISKANDAR seakan tidak di barengi dengan semangat yang sama oleh jajaran Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Hal tersebut dapat terlihat dengan beberapa kegiatan pembangunan baik lanjutan betonisasi,normalisasi,turap atau pun saluran air yang di nilai lemah pengawasan sehingga terjadi dugaan pengurangan kuantitas dan kualitas pada pembangunan tersebut sehingga berpotensi dapat merugikan keuangan negara dan gagal kontrucksi Sulit nya di temui dan di hubungi awak media untuk di mintai konfirmasi di dalam beberapa kegiatan tersebut baik KPA,PPK,PPTK dinas bina marga dan sumber daya air tentunya menuai pertanya publik akan transparansi dan kinerja dalam hal pengawasan dalam rangka penyerapan anggaran. Menanggapi hal tersebut" Nurdin aktivis yang juga merupakan tim investigasi (DPP)Garda perjuangan Rakyat untuk keadilan dan kemakmuran(GPRUKK) menuding fihak kuasa pengguna anggaran dalam hal ini dinas bina marga dan sumberdaya air kab.tangerang lemah dalam hal pengawasan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap para oknum kontracktor nakal " saya sangat perihatin dan sanagat kecewa terhadap fihak dinas bina marga dan sumber daya air yang di mana selaku kuasa pengguna anggaran seharus nya bisa lebih intens melakukan pengawasan dalam proses penyerapan anggaran karna mereka semua adalah pejabat publik yang di gajih oleh negara melalu uang rakyat,lemahnya  pengawasan, patut di duga oknom DBM&SDA Tangerang- Banten sudah kongkalingkong dengan para rekanan kontracktor yang mengerjakan beberapa kegiatan tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri,kelompok, dan orang lain sehingga rekanan yang melaksanakan proyek tersebut leluasa meraup keuntungan dengan tidak mempertimbangkan kualitas dan kuantitas pada sebuah pembanguan dan mengarah kepada kegagalan kontrucksi.tegasnya. Lanjut Nurdin dalam kontrak jasa konstruksi antara pemerintah dan penyedia jasa (kontraktor), sering kali terjadi permasalahan, khususnya terkait permasalahan kegagalan bangunan serta keterkaitannya dengan hukum pidana, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana di bidang jasa konstruksi. Definisi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 02Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU JK) adalah suatu keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa. Untuk menentukan kegagalan bangunan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, pekerjaan konstruksi sesuai RAB dilaksanakan dan diserahterimakan. Kedua, pelaksanaan audit perlu dilakukan oleh pemeriksa, baik internal maupun eksternal, yang nantinya akan menentukan apakah ada temuan atau penyimpangan. Tegakan supermasi hukum dinegara kesatuan republik indonesia. Dengan ini kami akan membuat pengaduan melayangkan surat ,Ke kejaksaan Tinggii Provinsi Banten agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.dan juga meminta dengan tegas kepada yth; nspektorat,BPK RI provinsi banten,untuk memeriksa  Kuasa Pengguna Anggran KPA,PA,PPTK ,pengawas Konsultan dan  meninjau kembali progres pekerjaan APBD TA. 2022 pada kegiatan tersebut yang tidak mengacu kepada metode pelaksanaan diantara nya adalah buku direksi, Schedul dan Network Planning dri Sta.0- akhir, Rencana Mutual Kontrak dan RK3, serta General ,agar tidak terjadi yang berpotensi pada adanya dugaan-dugaan Tindak Pidana Korupsi yang akan merugikan keuangan negara.tutupnya. Hingga sampai berita ini di terbit kan pihak dinas bina marga dan sumber daya air masih belum dapat di temui dan memberikan keterangan apa pun.

(Pewarta : ibrahim Wakaperwil Banten)


Sebelumnya
Pembangunan Lanjutan Betonisasi  DBM&SDA Perumahan Palem 6 Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya,...
Selanjutnya
Semaraknya Acara Hari Jadi Pemdes Makasari Yang Ke 42 Di SMPN 1 Kalapanunggal Kecamatan...

Berita Terkait :