Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat || Gardatipikornews.com -- Secara keseluruhan, tercatat terdapat sekitar 1.424,36 kilometer jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten Sukabumi, Kondisi Jalan Belum Diperbaiki (Rusak Berat): Masih terdapat sepanjang 507,6 kilometer atau sekitar 35,63 persen jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat. Jumat, 6 /3/26.
Angka tersebut sangat besar sehingga akses mobilisasi masyarakat terganggu;
Berbagai persoalan belum di selesaikan dengan baik oleh pemda kabupaten Sukabumi.
▪︎ Kesehatan.
▪︎ Pendidikan.
▪︎ Sosial
▪︎ Ekonomi
Di dalam penyelesaian P3K Paruh Waktu di dunia pendidikan yang sering jadi polemik, Guru dan Tenaga Kependidikan masih belum sejahtera, Malahan Penggajihannya pun sangat miris sekali, padahal dari Pagu anggaran Kabupaten Sukabumi, pendapatan Daerah kab.sukabumi sangat besar hampir 30 Miliar Lebih, PAD totalnya sebesar Rp. 19 miliar lebih, Pendapatan Transper Pemerintah Pusat ( TKDD ) Rp. 10 Miliar Lebih, Pendapatan Hibah Rp. 23 M lebih..
Disini jelas bahwa Pemerintah Daerah Tidak Ada Niat Untuk Menggajih Guru padahal anggaran jelas ada.ini jadi sorotan publik, ada Apa Dengan pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi ini.. pengelolaan anggaran daerah tidak transparan kepada masyarakat, seharusnya Guru itu harus jadi prioritas dan layak mendapatkan Gaji dan Tunjangan lainnya.
*Adapun Arah kebijakan yang tidak punya identitas jelas*
Penyusunan perda yg terkesan lambat sehingga berpengaruh terhadap investasi di daerah sukabumi
Bagaimana pemkab membangun kabupaten sukabumi yang mubarakah , Dengan kondisi devisit yg di alami pemkab sukabumi yang Hampir 700 M berdasarkan analisa dan kajian pemkab sukabumi harus memangkas anggaran yg sifatnya seremoni .
Tunjangan kinerja non wajib , dinas luar , penghematan belanja barang tidak tetap fungsi atau tidak ada azas manfaat bagi masyarakat luas, melakukan koordinasi lintas sektoral sebagai upaya mempertahankan pembangunan berkelanjutan , dengan melakukan lobi baik legislatif dan eksekutif tinggal prov dan pusat ,
Mengundang investor untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan guna menunjang PAD
Membuat kebijakan BOT ,biaya operasional talangan yang di lakukan swasta guna membangunan infrastruktur yg bernilai manfaat tinggi bagi masyarakat dan pemda.
"Lutfi yahya ketua JWI sukabumi raya menyoroti Kaitan reforma agraria yang ada di kabupaten sukabumi terdiri dari 18 kecamatan di mana kecamatan tersebut mengalami kelambatan pertubuhan ekonomi di karnakan wilayah mereka terkurung oleh perkebunan." Ujarnya.
Pemkab sukabumi harus segera merumuskan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sukabumi baik sosial ekonimi dan SDM sehingga sukabumi bisa mengeliat dan melangkah pada pertubuhan ekonomi yang di cita citakan bersama.
"Problematika ini harus segera di fokuskan dan di bikin timsus GTRA dalam merumuskan agar kebijakan pemerintah pusat segera bisa terpusat ke pemkab sukabumi, sukabumi sebagai penyanggah ibu kota dan kota kota besar harusnya bisa lebih maju di banding kabupaten lain yang jaraknya lebih jauh apa yang menjadi agenda GTRA demi meningkatkan perekonomian kab sukabumi," ujar lutfi
Pesan mendalam dan penuh harap ketua JWI Sukabumi raya menegaskan untuk menyelesaikan persoalan - persoalan yang ada di kabupaten Sukabumi pak bupati harus berani membuat langkah langkah dan Terobosan yang berani juga terukur, jangan mengedepankan pola kompromis yang tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh
Sumber : JWI DPD KAB.SUKABUMI
Pewarta : Red@ksi.gtn.com**
