Bandung, Gardatipikornews.com
- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi perlu segera disikapi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditengah pasca pandemi Covid-19. "Diketahui kawasan aglomerasi Bandung Raya (Kota/Kab Bandung-Cimahi-Bandung Barat) dan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi). Belakangan suasana kotanya semakin ramai. Hal itu membawa kekhawatiran banyak pihak terutama epidemiolog memperingatkan kedatangan gelombang ketiga Covid-19," jelas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Gedung Sate Bandung, Sabtu (23/10/21) kemarin. Menurut Ridwan Kamil, paktor terjadinya kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM. Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi COVID-19 tetap terkendali. "Khususnya Kota Bandung, saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity," ujar Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mencontoh vaksinasi dosis pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebih target 70 persen. Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97 persen mendekati terget. Begitu pun dengan Kota Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen. "Perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar Covid-19 jika kedisiplinannya kendur. Untuk itu kami minta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial," tegasnya. Dalam hal ini, Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan. "Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan- kebijakan prokes," tegasnya. Pemprov Jabar juga terus gencar memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah. Apakah berjalan konsisten atau tidak. "Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas. Adapun di wilayah perkantoran sesuai instruksi Kemendagri khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatannya adalah dengan surat keterangan sudah di-swab," kata Ridwan Kamil. Khusus bagi tamu-tamu atau pendatangan yang akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Wajib mematuhi protokol kesehatan ketat. Sementara untuk sertifikat vaksin diperuntukkan di ruang- ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya. "Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR Code dengan aplikasi pedulilindungi.com di berbagai tempat di seluruh wilayah- wilayah publik," tambah Ridwan Kamil. Lanjut Kang Emil sapaan trend warga Jawa Barat menyebutkan, di lapangan terus digalakan kegiatan baik dari pemda,TNI/ Polri perihal vaksinasi massal. Terkait kepatuhan masyarakat, ia menyebut masyarakat sudah punya nilai tinggi yakni 91 persen untuk pemakaian masker, dan 89,24 persen untuk jaga jarak. Untuk bed ocupancy rate (BOR) per 17 Oktober ada di angka 3,28 persen. "Penanganan kesehatan dilakukan beriringan dengan pemulihan ekonomi. Tercatat ekspor Jabar di bulan Agustus mencapai USD2,95 miliar. "Jadi bulan Agustus ekspor naik 16,24 persen dibanding bulan Juli," tandas Kang Emil. RED : Asep Anwar
