Sukabumi, Jawa Barat || Gardatipikornews.com -- Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten dan Kota Sukabumi menuai sorotan. Minimnya sosialisasi dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya kebingungan dan keresahan di kalangan orang tua peserta didik, terutama pada jenjang SD ke SMP serta SMP ke SMA/SMK Negeri.
Hal itu disampaikan Ketua Perkumpulan Persatuan Orang Tua Peserta Didik Seluruh Sukabumi (POPDIKSI), Ujang Suherman, S.Pd, saat diwawancarai di Sekretariat POPDIKSI, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Rabu (24/6/2026).
Menurut Ujang, banyak orang tua peserta didik yang belum memahami secara utuh mekanisme SPMB, mulai dari jalur penerimaan, persyaratan, tahapan pendaftaran hingga sistem seleksi yang diterapkan.
"Kami menerima banyak pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Masih banyak orang tua yang belum memahami jalur penerimaan, persyaratan maupun mekanisme seleksi. Kondisi ini menunjukkan sosialisasi yang dilakukan belum maksimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Ia menilai sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui baliho, spanduk, poster, media sosial maupun pengumuman di situs resmi pemerintah.
"Sosialisasi harus dilakukan secara langsung. Sekolah-sekolah tujuan bersama pemangku kebijakan pendidikan harus turun ke sekolah-sekolah asal untuk memberikan penjelasan kepada orang tua dan calon peserta didik. Jangan hanya memasang baliho atau menyebarkan informasi di media sosial lalu merasa tugas selesai," katanya.
Menurutnya, lemahnya penyampaian informasi berpotensi menimbulkan berbagai persepsi negatif di tengah masyarakat. Ketidakpahaman terhadap sistem penerimaan dapat memunculkan kecurigaan dan spekulasi yang sebenarnya dapat dicegah melalui keterbukaan informasi.
"Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Namun ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan utuh, ruang kecurigaan akan terbuka. Karena itu transparansi dan sosialisasi menjadi sangat penting," ujarnya.
Ujang juga menyoroti peran sejumlah lembaga yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dalam bidang pendidikan. Di antaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah Sukabumi, serta Dewan Pendidikan.
Menurutnya, polemik yang hampir selalu muncul setiap musim penerimaan peserta didik baru seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana peran Dinas Pendidikan, KCD Pendidikan dan Dewan Pendidikan dalam mengawal pelaksanaan SPMB. Jangan sampai masyarakat menilai lembaga-lembaga tersebut hanya menjalankan fungsi administratif, sementara persoalan yang terjadi di lapangan terus berulang tanpa solusi yang nyata," tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan lembaga-lembaga tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan informasi, edukasi, pengawasan dan pendampingan yang lebih aktif.
"Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya administrasi dan kegiatan formal. Yang dibutuhkan adalah kehadiran nyata dalam memberikan informasi, pendampingan dan solusi ketika masyarakat menghadapi persoalan. Jangan sampai masyarakat merasa berjalan sendiri dalam menghadapi proses SPMB," katanya.
POPDIKSI meminta pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sosialisasi SPMB agar polemik serupa tidak terus berulang setiap tahun.
"Kami ingin pelaksanaan SPMB berjalan secara adil, transparan, objektif dan mudah dipahami masyarakat. Jika sosialisasi dilakukan dengan baik dan seluruh pihak menjalankan fungsinya secara optimal, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan akan semakin kuat," pungkas Ujang.
PUBLIKASI : RED@KSI.GTN.COM
